AMPS : Terdata Ada Puluhan Desa Bermasalah
SAROLANGUN, JCN – Diakhir tahun 2019, Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun (AMPS) melakukan pemeriksaan dan cek lapangan terkait penggunaan Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) serta Dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pemeriksaan dilakukan hampir keseluruh Desa yang ada di Sarolangun. Hasilnya, ada puluhan Desa yang disinyalir tidak becus alias menggelapkan dana-dana bantuan tersebut.
Menyikapi temuan tersebut, pengurus dan anggota AMPS siap menggelar aksi turun ke jalan untuk mempertanyakan ketidak becusan pemerintah khususnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sarolangun. AMPS telah menyurati Kepolisian Polres Sarolangun terkait aksi tersebut, namun saat AMPS hendak merapatkan aksi turun kejalan di Kantor Sekretariat AMPS yang letaknya ditengah Kota Sarolangun, tiba-tiba, muncul Mulyadi yang tidak lain adalah Kepala Dinas PMD Sarolangun.
Mulyadi muncul ditengah masaa AMPS untuk memohon pada massa AMPS agar membatalkan aksi turun ke jalan. “Saat rapat persiapan aksi, tiba-tiba Kadis PMD muncuo dan memohon agar aksi distop. Yang menjadi pertanyaan, ada apa seorang Kadis terlihat panik saat massa AMPS hendak menggelar aksi,” jelas salah satu Koordinator Lapangan yang ada dilokasi rapat.
Selain meminta agar AMPS membatalkan aksi demo pada 22 Januari 2020, Kadis Mulyadi juga meminta batas waktu hingga 27 Januari 2020 untuk menyelesaikan semua temuan AMPS dan bila batas waktu habis, silahkan massa AMPS mengambil tindakan tegas.
“Dengan cara Pak Kadis seperti ini, kami menduga Kadis tahu tentang puluhan Desa yang diduga menggelapkan dana bantuan untuk desa, Pak Kadis disinyalir swbagai backing banyaknya kecurangan didesa-desa, “tutur Al Ketua AMPS Sarolangun pada Jambicrimenews. Com. Hingga batas waktu yang diberi Pak Kadis Mulyadi, tidak ada kejelasan, dan AMPS akan secepatnya menggelar aksi turun ke jalan untuk menuntut puluhan desa yang diduga gelapkan dana-dana bantuan untuk kemajuan desa.
“Kami akan langsung membawa laporan kepihak penegak hukum Sarolangun untuk segera mengaudit keuangan puluhan desa yang diduga telah gelapkan dana desa. Kami juga akan meminta pada Bupati Sarolangun untuk memproses Kadis PMD yang diduga mencoba menuntup-nutupi banyaknya penggelapan dana desa, “Tegas seluruh Korlap Demo AMPS. (jms)
Komentar